Skip to main content

Temui Dirjen Dukcapil, Server E-KTP Akan Segera Pulih

Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE
Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE

JAKARTA – Adanya kendala pada Server E – KTP yang berdampak pada terganggunya pelayanan pembuatan KTP di Kota Bengkulu sejak beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan.

Walikota Helmi Hasan, Jumat (29/09/2017) menemui Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. 

“Saya baru saja menemui Dirjen Dukcapil Kemendagri, dari hasil pertemuan itu pada prinsipnya pihak Ditjen Dukcapil berjanji akan segera menormalkan kembali jaringan server perekaman E – KTP. Bahkan Dirjen Dukcapil langsung memerintahkan bawahannya untuk memperbaiki jaringan tersebut,” ujar Walikota Helmi Hasan ketika diwawancarai jurnalis usai menemui Dirjen Dukcapil di Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri, Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan.

Dengan adanya titik terang ini, maka Walikota Helmi Hasan berharap dalam waktu dekat tidak ada lagi terjadi gangguan terhadap pelayanan kepada masyarakat di Kota Bengkulu khususnya dalam pembuatan E- KTP.

“Kita berharap dalam waktu dekat ini masyarakat Kota Bengkulu sudah tidak ada lagi keluhan terkait pembuatan E- KTP,” ujar Walikota Helmi Hasan didampingi Kadis Dukcapil Kota Bengkulu, Kepala BKD dan Kadis Kominfo dan Persandian Kota Bengkulu. 

Sementara itu, Kadis Dukcapil Kota Bengkulu Sudarto Widyo Seputro mengatakan bahwa Walikota Bengkulu meminta Dirjend Dukcapil untuk membuka jaringan konsolidasi di Disdukcapil Kota Bengkulu.

"Berkat doa seluruh masyarakat Kota Bengkulu, Alhamdulilah Jaringan Konsolidasi di Disdukcapil Kota Bengkulu sudah normal kembali," ujar Sudarto.

"Masyarakat Kota Bengkulu yang akan mengurus Dokumen Adminduk agar melengkapi berkas yang disyaratkan dan prosedur yang ada (SOP/SPP), sedang saat ini Disdukcapil Kota Bengkulu membuka layanan online melalui WA di Nomor 082211977797, sebagai tindak lanjut Inovasi Gemes Aku Mas (Gerakan Musti Punya Akta Untuk Masyarakat) sebagai bentuk pelayanan prima," sambung Sudarto. 

Dibaca 2 kali

Facebook comments