Bengkulu - Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Bengkulu menggelar Focus Group Diskusi (FGD) bertemakan "Menyikapi Upaya Pemerintah dalam Mengendalikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis (8/9).
Dalam FGD ini, pemerintah mencoba menyerap aspirasi dari berbagai kalangan terhadap adanya kenaikan harga BBM jenis Solar, Pertalite, hingga Pertamax dan diisi narasumber dari anggota legislatif, akademisi, Pertamina, Dinas Sosial, Badan Musyawarah Adat (BMA) dan dihadiri sejumlah intansi vertikal, tokoh daerah,perwakilan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, perwakilan mahasiswa, buruh dan pelaku usaha se-Provinsi Bengkulu.
Perwakilan Bidang Operasional Polda Bengkulu, Kompol Azis mengatakan semua lintas sektor diminta menyikapi kenaikan harga BBM dengan bijak. Pihaknya pun mengawal distribusi Pertalite dan Solar serta penyaluran program bantuan sosial sesuai rencana dan tepat sasaran.
"Ada beberapa bantuan sosial sektor pertanian, kelautan, hingga penyedia transportasi umum, ini akan kami kawal," ujar Kompol Azis.
Polda Bengkulu telah mengawasi jangan sampai ada penyimpangan dari pihak pendistribusi BBM.
"Jangan sampai harganya sudah naik, logistiknya langka tapi distribusinya masih kurang tepat sehingga terjadi gejolak sosial antara konsumen dan penyedia BBM," katanya.
Selain itu Polda Bengkulu mengawal potensi kerawanan terkait isu kenaikan BBM, dengan penanganan profesional seperti memdiasi dan pendekatan massa aksi yang menolak kenaikan BBM.
"Meski kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, namun kami tetap akan menjaga agar kondusifitas daerah terjaga," ungkapnya.
Sementara menurut anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler mengatakan kenaikan BBM sudah beberapa kali dalam setahun terakhir. Ia menilai ada yang salah dalam pengumumam kenaikan BBM yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Ada dua kemungkinan yakni salah breanding dan freaming. Jadi jika mau anteng, harusnya jangan diumumkan," kata Dempo.
Selain itu ia menyebut metode tergampang negara dalam mengambil uang rakyat adalah menaikan pajak dan BBM. Sehingga diminta agar subsidi tepat tidak menggunakan syarat yang justru masyarakat tambah susah.
"Masyarakat butuh subsidi bukan bantuan sosial. Pun jika mau disalurkan ke masyarakat, ya serahkan tanpa banyak tetek bengek ataupun syarat dan berbagai jenis macam bantuan sosial," sambungnya.
Harus nambah kuota bbm berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pertahun ada penambahan sesuai dengan pertambahan penduduk. Jika Kuota BBM saja kurang artinya penduduk Provinsi Bengkulu berkurang.
Ia pun meminta agar lapisan organisasi kemasyarakatan tetap istiqomah menyampaikan aspirasinya menolak kenaikan ini.
"Harusnya pemerintah mensurpluskan pasokan energi ke masyarakat. Pertamina itu adalah BUMN milik negara yang harusnya bukan untuk berbisnis dengan masyarakat," pungkasnya.
Di dalam FGD ini ia secara gamblang tidak setuju dengan adanya kenaikan ini. BBM punya rakyat yang harusnya dengan leluasa dinikmati. (Fgd).
Facebook comments