Skip to main content

Refleksi Capaian Progres Pembangunan dan Permasalahan di Tahun 2017

Opini
Oleh: Yusrizal Allba (penulis pemerhati Pers)


Oleh : Yusrizal Allba

Tinggal menghitung jam dan detik tahun 2017 akan berkahir, dan selamat datang tahun 2018. Bila kita lihat kebelakang sejenak selama tahun 2017 bermacam masalah dan musibah yang menerpa di negeri ini, baik itu banjir, bencana alam tanah longsor di beberapa daerah, terbakarnya hutan, gunung meletus di Sumatera dan Jawa juga berbagai bencana lainnya yang berimbas kepada masyarakat yang menjadi korban.

Yang paling menarik pada tahun 2017, mahalnya harga cabe merah menembus harga Rp 100 lebih perkg, begitu juga tingginya harga bawang dan kelangkaan garam ditingkat pedagang. Ini tentunya ironis sekali, karena negeri ini sebagai Negara agraris dan Negara maritime, semestinya itu tidak terjadi.

Masyarakat di beberapa daerah juga berkelukesa ketersedian gas 3 kg yang sering hilang baik di pangkalan maupun di warung, kalau pun ada di warung harganya mencapai Rp 25 ribu/tabung. Kelangkaan tersebut dinsinyalir  adanya oknum yang menimbun maupun yang mengoplos gas 3kg ke gas 5 dan 12 kg. Gas 3 kg yang semestinya untuk masyarakat tak mampu, ternyata digunakan rumah makan dan restoran.

Pertengahan tahun 2017 juga membuat hebo kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Ratusan ribu umat Islam baik di daerah maupun di Jakarta mendemo Ahok, lantaran Ahok mensitir Surat Almaida  dalam pidatonya di kepulauan seribu saat ia mengadakan suatu acara ketika itu. Umat muslim pun beransek tak terima. Akhirnya kasus itu masuk ke pengadilan. Ahok disidang dan dianggap bersalah, akhirnya dipenjara.

Lain Ahok, lain lagi dengan Ketua DPRD Setia Novanto. Kasus yang dialami Setnov begitu ia dipanggil, agak nyeleneh dan penuh sensasi. Bermula dari kasus ‘Papa Minta Saham’ pada perusahaan Freefort  yang membuat Presiden dan anggota legislatif di Senayan gamang.

Setnov sempat diberhentikan sebentar sebagai ketua DPRD RI terkait kasus itu, dan ia pun menang di pradilan. Posisi Ketua DPR RI yang ketika itu digantikan sementara oleh Ade Komarudin koleganya sendiri, diduduki kembali oleh Setnov.

Tak hanya disitu, Setnov pun kembali tersandung kasus proyek pengadaan E-KPT, yang menurut jaksa, Negara dirugikan Rp 2,3 triliun. Setnov pun pandai acting, ketika mau dipanggil dan akan dimintai kesasksiannya di KPK, beragam alasan dikemukannya.

Ketika akan dijemput paksa, Setnov pun lagi-lagi membuat sensasi lantaran mobilnya menabrak tiang listrik. Setelah memenuhi panggilan jaksa KPK, mantan Ketua DPRD itu lagi-lagi tak bisa menjawab pertanyaan hakim. Terlalu!

Kasus ini juga menyeret sejumlah nama nggota DPR RI dan pihak swasta yang kecipratan uang hasil rampok tersebut. Kasus korupsi ‘berjemaah’ secara masif dan tersetruktur itu, beberapa oknum yang terlibat telah divonis jaksa KPK.

Juga terjadinya kegaduhan antara Menteri Kabinet Kerja membuat Presiden Jokowi angkat bicara. “Ya, wes, saya harapkan tidak ada lagi kegaduan antara menteri. Kordinasikan saja kalau ada masalah,” tegas mantan Walikota Solo itu dalam suatu acara di Istana Negara.


Keberhasilan Program Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo punya target pembangunan jalan tol periode 2015-2019 sepanjang 1.000 km, pada akhir tahun 2017 akan selesai sepanjang 568 km. Tentunya kita mendukung program dari pemerintah Jokowi yang menyelesaikan proyek jalan tol mencapai 1.851 km pada tahun 2019.

Sebagai komitmen pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris, percepatan pembangunan Tol Sumatera akan terus dipacu penyelesaiannya, yang juga telah mulai terlihat hasil nyatanya. Dimana di penghujung 2017, Presiden Jokowi telah meresmikan dua ruas tol Trans Sumatra. Ruas pertama tol Palembang-Indralaya seksi I yaitu ruas Palembang-Pemulutan sepanjang 7,75 kilometer dan tol Medan-Binjai seksi 2 dan 3 sepanjang 10,46 km serta Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi 2-6 sepanjang 41,65 km.

Data dari humas keperesidenan menyebutkan secara keseluruhan Tol Trans Sumatera ini akan menghubungkan Bakauheni, Lampung hingga Aceh di Utara Sumatera sepanjang 820 km, dengan total biaya investasi sekitar Rp 100 triliun, dan ditargetkan akan dapat beroprasi pada 2019.

Selain tol, pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT) Jakarta serta light rail transit (LRT) Jabodetabek dan Palembang juga terus berlanjut, diproyeksikan tahun 2018/2019 sudah dapat dirasakan manfaatnya dan menjadi kebanggaan bersama sebagai MRT dan LRT pertama di Indonesia sekaligus sebagai momentum mengangkat citra Indonesia di dunia internasional.

Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan dalam menekan disparitas harga, khususnya di wilayah timur Indonesia terus diuapayakan dengan melakukan revitalisasi pelabuhan dan pembangunan pelabuhan baru.

Pembangunan 2 pelabuhan sebagai hub internasional barata dan timur Indonesia, yakni Kuala Tanjung dan Bitung diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi regional melalui berkembangnya aktivitas ekonomi ekspor impor. Disamping itu pembangunan infrastruktur pelabuhandan berjalannya Program Tol Laut di luar Pulau Jawa, yang menyasar daerah terpencil, terluar, dan terdepan, terbukti  telah berhasil menurunkan disparitas harga 20-40%.

Berbagai langkah terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta manfaat nyata telah mulai dirasakan manfaatnya dalam mentransformasikan ekonomi konsumtif menjadi produktif, meskipun harus jujur diakui outcome dari program percepatan belum terlalu signifikan dalam mendongkrak perekonomian bangsa.

Hal ini dikarenakan impact dari pembangunan infrastruktur berdimensi jangka panjang, namun apresiasi perlu kita berikan mengingat tahapan awal dalam mentransformasikan ekonomi Indonesia fondasinya telah berhasil diletakkan. Dan secara bertahap telah mulai pula dirasakan manfaat ekonomisnya, ditandai dengan meningkatnya daya saing  Indonesia pada  2017 dimana infrastruktur menjadi salah satu tolok ukur peningkatan daya saing tersebut.

Nah untuk Provinsi Bengkulu, kapan rel Kereta Api mulai dibangun ? Begitu juga kapan realisasinya pembangunan jalan Tol Bengkulu ? Jawabnya tentu masih menunggu, ya menunggu kapan !

Rencana pembangunan kereta api dari Lubuk Linggau-Bengkulu itu tercetus pada era Gubernur Bengkulu, Hasan Zen, Gubernur Agusrin dan terus digaungkan oleh Gubernur Junaidi Hamsyah, rencananya akan dimulai tahun 2018. Presiden Jokowi pun membangun tol laut.

Pada tahun 2017, tidak hanya gamang dan membuat gaduh politik di tanah air, begitu Presiden Joko Widodo menyikapi beberapa menterinya tak akur dengan kementerian lain. “Ya wes, saya tak mau lagi ada kegaduhan antar menteri,” tegas Presiden Jokowi di Jakarta dalam suatu acara di istana Negara.

Di sisi lain, selama tahun 2017 Indonesia dinyatakan darurat narkoba. Kepala Bandan Nasional Narkotika (BNN) pusat Budi Waseso dengan pasukannya terus menangkap para gembong narkoba, baik dipusat maupun BNN di daerah.

Akibat penyalagunaan narkoba, 40-50-an generasi muda di negeri ini setiap bulan mati sia-sia. Barang haram yang masuk ke Indonesia ini, dipasok dari negeri Cina dan negara lainnya. Surganya  bagi gembong pemasok sabu ke Indonesia. Penguna narkoba tak hanya di kalangan artis, juga para anggota dewan, aparat penegak hukum, masyarakat  sampai pelajar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Hastuti merupakan salah satu menteri dalam Kabinet Kerja yang paling ngetop selama tahun 2017. Sudah ratusan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia diledakan dan ditengelamkan oleh Susi bersama jajaran Pol Airud dan TNI.

Bagi Menteri Susi tidak ada istilah ma’af bagi kapal asing yang mencuri dan menguras ikan di laut Indonesia. Menteri yang memiliki Maskapai Susi Air ini juga hobi diving. Walaupun ia menteri wanita, Susi dinilai berani dan tegas dalam menegakan aturan bagi kapal-kapal asing mencuri ikan di perairan laut Indonesia.


Ganasnya OTT, KPK Sempat Mau Dibubarkan

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di negeri merupakan penegak hukum yang paling ditakutkan bagi manusia-manusia korup di negeri ini. Tidak terkecuali mantan menteri, anggota dewan baik pusat dan daerah, pengacara kondang, para gubernur, bupati dan walikota, dan para kepala dinas di beberapa daerah pun terkena OTT KPK.

Ganasnya OTT yang dilakukan KPK mengungkap dan menangkap para pelaku korupsi yang mengerogoti uang negara, mencuat kempermukaan akan membubarkan lembaga anti rasua bentukan era Presiden Megawati Soekarno itu. Namun, elemen masyarakat Indonesia masih percaya dan tetap mendukung KPK ada di republik ini.

Kita boleh berbangga kepada KPK atas prestasinya dalam memerangi korupsi yang tidak pandang pilih. Siapapun dia yang menyalagunaan wewenang dan menerima suap atau fee dari kegiatan proyek. Termasuk kasus proyek E-KTP yang menyeret Setia Novanto dan koleganya seperti yang diungkap di atas.

Puluhan kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota dan anggota dewan pun terkena OTT terkait kasus suap penerimaan fee dari berbagai proyek APBN dan APBD, termasuk kasus lain yang dilakukan kepala daerah ‘berselingkuh’ dengan dewan untuk pengesahan APBD Tahun 2017. KPK juga melakukan OTT di lembaga peradilan seperti oknum para hakim, panitera dan jaksa yang menerima suap atas perkara yang mereka tangani.


Bengkulu Berduka

Di tingkat daerah, kasus OTT menghebohkan masyarakat Bengkulu beberapa bulan lalu, dengan tertangkapnya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya di kediaman pribadinya oleh KPK terkait suap fee proyek infrastruktur senilai Rp 1 miliar. Ini merupakan catatan pahit bagi Ridwan Mukti dan keluarganya pada tahun 2017.

Ridwan Mukti yang disapa RM, atas kejadian yang menimpa dirinya tentu punya beban moral. Kenapa demikian? RM usai dilantik beberapa bulan menjadi gubernur, ia mendeklarasikan penandatangan fakta integritas terhadap ribuan pejabat dijajaran Pemprov Bengkulu.

RM yang memprakarsai jangan sampai ada pejabat dilingkungan Pemprov Bengkulu yang melakukan korupsi. Ia juga mengatakan, kalau dulu Bengkulu ini banyak ‘buayo’  kalau kini buayo galo.

Selain itu, RM minta para pejabat tidak melakukan korupsi, bisnis dan lainnya yang melekat pada jabatan sebagai PNS (ASN-kini). Penandatanganan faktaintegritas itu dihadiri Ketua KPK, Ketua BNN pusat, Ketua Ombudsman RI dan mantan Ketua MK Mafud MD. Masyarakat Bengkulu pun sangat menyesalkan atas kejadian yang menimpa mantan Bupati Musirawas itu.

Nasib yang sama juga dialami mantan Gubernur Junaidi Hamsyah kala itu. Bedanya  kasus Junaidi tidak terkena OTT, melainkan terseret kasus SK. Z 17 yang dikeluarkannya tentang pembagian honorium di RSUD M. Yunus. Dalam beberapakali sidang, ia pun dinyatakan bersalah oleh hakim atas kebijakannya melanggar aturan.

Kita berharap pada tahun 2018 akan lebih baik lagi dari tahun 2017. Melalui tulisan saya yang sangat sederhana ini mungkin terdapat kekurangan disana sini mohon kiranya kritik dan sarannya. Disarikan dari berbagai sumber. (penulis adalah pemerhati Pers)

Dibaca 48 kali

Facebook comments