Bengkulu - Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 disetujui Pemerintah Provinsi Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandantangan Raperda oleh Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah dan Ketua DPRD provinsi Bengkulu Ihsan Fajri beserta, Rabu (31/7) di ruang rapat paripurna DPRD provinsi Bengkulu.
Dalam Rapat Paripurna Dengan Agenda Pendapat Akhir fraksi - fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 (Sisa Perhitungan) dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan penandatanganan keputusan bersama. Ada beberapa catatan dari pendapat akhir fraksi, Helmi Paman juru bicara fraksi PDIP mengatakan, Raperda tentang silpa 2018 merupakan urgensitas. Raperda ini dinilai harus menjalankan disiplin anggran dan transplasi anggaran.
"Meminta komisi ll menindak lanjutinya agar tidak terulang lagi karena Silpa masih besar. Kedepan, Pemprov harus menrancang progrm kegiatan yang tepat agar pengeloalan anggaran bisa maksimal. Maka PDIP menyetujui raperda menjadi perda," tegas Helmi Paman.
Dari Fraksi Demokrat yang disampaikan ir. Muharamin mengatakan, pemprov Bengkulu harus melakuan perbaikan pada silpa APBD 2018. Kedepan pemprov Bengkulu agar lebih memaksimalkan PAD.
"Kinerja OPD Provinsi yang belum maksimal, sehingga penyerapan anggaran menjadi minim. Demorat setuju akan Raperda tersebut," ujar Muharamin.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah mengatakan, terima kasih sudah ada pembahasannya intensif dengan seluruh fraksi dan tentu ada kritik dan saran terutama terkait dengan Silpa. Kemudian dengan apa produktivitas serta aktivitas pengelolaan anggaran.
"Masukan berharga menjadi catatan dari seluruh fraksi dan memang tadi sebenarnya saya sudah mendapatkan catatan catatan itu. Kita lakukan rapat internal dengan seluruh APBD agar gerak akselerasi penyerapan di 2019 ini bisa dipercepat," tutupnya. (Tv/Adv)
Facebook comments