Skip to main content

Komisi V DPR RI Hadir Tingkatkan Infrastruktur Bengkulu Utara

abrasi
Anggota Komisi V DPR RI tinjau lokasi jalan nasional yang abrasi mulai dari Pantai Tebing Kandang Kecamatan Air Napal dilanjutkan ke Pantai Urai Kec. Ketahun yang menghawatirkan telah menggerus jalan Lintas Barat Sumatera

Bengkulu Utara -Untuk pertama kalinya, Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka meningkatkan infrastruktur di Kab. Bengkulu Utara. Hal ini merupakan buah upaya Bupati Bengkulu Utara berkoordinasi ke pusat sehingga dapat menghadirkan DPR RI. Terlebih, Provinsi Bengkulu saat ini belum memiliki anggota DPR RI di komisi V.

Dipimpin oleh Anggota Komisi V DPR RI Hj. Sadarestuwati, SP, MMA, bersama rombongan disambut langsung oleh Bupati Bengkulu Utara Ir. H. Mian dan jajaran mulai dari Bandara Fatmawati Bengkulu hingga ke Balai Daerah Bengkulu Utara, pada Kamis (18/11/2021).

1

Turut mendampingi Anggota Komisi V DPR RI yakni Dra. Sri Rahayu, Drs. Hamid Noor Yasin, MM, dan Ir. Eddy Santana Putra serta mitra kerja Komisi V DPR RI Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, dan Kemendes PDTT,  Kementerian PUPR, Direktur preservasi wilayah I ir. Akhmad Cahyadi M.Eng.SC, Kepala Balai  pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu ir. M.Diantoro Murod MM.

Peninjauan mulai dilakukan di Pantai Tebing Kandang Kecamatan Air Napal dilanjutkan ke Pantai Urai Kec. Ketahun untuk meninjau abrasi yang menghawatirkan telah menggerus jalan Lintas Barat Sumatera tersebut.

Perjalanan dilanjutkan dengan melihat kawasan Kota Terpadu Mandiri Lagita Kec. Ketahun, dilanjutkan ke balai daerah.

Pada kesempatan itu, Bupati Bengkulu Utara Ir.H.Mian meminta kepada Komisi V DPR RI untuk dapat merespon cepat dan mengatasi permasalahan jalan di lintas Barat Sumatera ini.

1

Bupati Bengkulu Utara menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak pada bergesernya prioritas penganggaran dari penanganan infrastruktur yang dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19. Jalan-jalan bernilai strategis yang menghubungkan obyek-obyek wisata dan pusat ekonomi masyarakat tentu harus diperhatikan.

“Ketidaksanggupan fiskal keuangan daerah imbas dari gesernya prioritas penganggaran, tentu harusnya menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk menyikapi hal ini,” jelasnya.

Selain itu, Bupati Bengkulu Utara memaparkan dan mengusulkan beberapa program prioritas yang diusulkan dalam proposal untuk dapat dibangun oleh pemerintah pusat, khususnya dibidang sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat. Proposal tersebut diserahkan oleh Pemkab Bengkulu Utara kepada Komisi V DPR RI, Kementrian PUPR, dan Kementerian Desa & Transmigrasi.

Merespon hal tersebut, Komisi V DPR RI Hj. Sadarestuwati, SP mengatakan semua usulan yang disampaikan akan disupport dari pusat secara berkala dengan mitra kementrian. Dan dengan kunjungan ini harapannya dapat cepat terwujud usulan bupati.

“Saya kira skala prioritas yang harus segera ditindaklanjuti yakni menyelesaikan status jalan, percepat preservasi jalan dengan status rusak berat, terkait abrasi dan untuk Kemendes agar cepat menyelesaikan wilayah kota terpadu dan mandiri” ujarnya. (Mc)

Dibaca 1 kali

Facebook comments