Skip to main content

KASUS PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

 Iqbal Rahmadan
Iqbal Rahmadan

Oleh Iqbal Rahmadan, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Banyak kasus yang terjadi yang diberitakan media tentang kasus perdagangan manusia.Pelaku perdagangan manusia tidak memikirkan kondisi korban, bagi mereka yang terpenting adalah keuntungan duniawi yang dihasilkan dalam praktek perdagangan manusia itu sendiri. Pelaku perdagangan manusia melakukan beberapa modus guna menjerat korban khususnya wanita dan anak yang berekonomi lemah dan minim ilmu pengetahuan.
Modus perekrutan yang ditemukan dari kasus yang ditangani ada yang dengan cara bujuk rayu, hal itu dilakukan pelaku dengan remaja-remaja yang biasanya dilakukan di mall-mall yang ditawari kemewahan dan uang. Ada dengan cara penawaran pekerjaan di luar kota/negeri dengan gaji yang besar. Bahkan ada kasus dimana ada teman yang baru dikenal di facebook menjadikan si anak itu sebagai korban dengan mengajak jumpa terlebih dahulu, lalu di ajak ketempat yang tidak diketahui si korban lalu adanya penyekapan dan seterusnya dikirim ke luar daerah.

Dari definisi tersebut, terdapat unsur-unsur  yang berlaku pada perdagangan manusia, terdiri atas tiga unsur yaitu:

1. Proses:

Meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima (calon korban).

2.    Sarana

Untuk mengendalikan korban pelaku menggunakan ancaman, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian untuk penerimaan pembayaran keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendall ataskorban.

3.    Tujuan

Meliputi tindakan eksploitasi: setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Terkait dengan proses dan sarana, adapun cara yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia atau trafficker untuk merekrut korbannya serta melancarkan langkahnya dalam praktek perdagangan manusia, yaitu:

  1. Pengiriman tenaga kerja
  2. Duta Seni Budaya
  3. Perkawinan pesanan
  4. Pengangkatan anak
  5. Pemalsuan dokumen seperti kartu  keluarga, kartu tanda penduduk, atau surat-surat lain
  6. Menggunakan perusahaan Non  Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Menggunakan visa pelajar ke negara tertentu
  7. Melaksanakan pelatihan di tempat kerja
  8. Memindahkan dari satu daerah/negara ke daerah/negara Iainnya secara ilegal.
  9. Penjeratan hutang
  10. Kerja paksa
  11. Penculikan

Terkait dengan tujuan perdagangan manusia, adapun bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia adalah:

  1. Dilacurkan
  2. Pengedar narkotika dan obat – obatan terlarang
  3. Bekerja tidak sesuai pekerjaan yang dijanjikan
  4. Bekerja tanpa batas waktu
  5. Gaji tidak pernah dibayar
  6. Penyelundupan bayi
  7. Adopsi ilegal
  8. Penjualan bayi/anak
  9. Pelajar dijadikan ABK kapal ikan atau di jermal
  10. Transplantasi organ tubuh

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan manusia/korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali.

Perdagangan manusia merupakan suatu bentuk tindak pidana kejahatan yang dapat mengancam masyarakat. Disini penulis menggunakan konsep Human Security, yang dimana kejahatan human trafficking merupakan suatu ancaman bagi masyarakat, negara, dan bangsa. Hal yang menjadi unit analisa adalah peran hukum internasional. Sedangakan unit ekplanasi dalam level analisis adalah tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kasus perdagangan manusia terbesar didunia, ini menandakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya melakukan upaya yang memadai untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia. Pada tanggal 19 April tahun 2007 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Undang-Undang tersebut nantinya dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan manusia. Disamping itu Indonesia ikut meratifikasi berbagai perjanjian internasional mengenai human trafficking, ini bentuk dari upaya Indonesia untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia. 
 

Dibaca 46 kali

Facebook comments