Kaur - Beberapa hari terakhir ini, masih ada saja salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya selaku pelayan publik. Hal ini terjadi pada salah satu oknum bidang keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, yang didugaan telah memotongan tagihan publikasi.
Menurut Andri Yusudarso, salah satu wartawan Mingguan Tabloid Progresif, mengatakan, hal tersebut sering dialaminya setiap melakukan penagihan kegiatan publikasi, dirinya selalu mendapat pemotongan oleh juru bayar kegiatan publikasi.
"Besaran potongan yang dilakukan tersebut tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai sebesar 40 persen, dari biaya tagihan publikasi," jelas Andri saat dikonfirmasi oleh pihak wartawan viralpublik.com, Rabu (01/11/17).
Entah apa tujuan pemotongan yang dilakukan oleh oknum tersebut, namun hal ini disebut-sebut sudah berlangsung lama dan berlaku untuk mayoritas media partner. Kemudian dalam keseharian, fenomena ini dikenal dengan tradisi "fee".
"Sebagai informasi kepada penegak hukum khususnya tim saber pungli di daerah Kabupaten Kaur, bahwa ini ada potensi pelanggaran yang terjadi pada sistem pelaksanaan pembayaran jasa publikasi, mungkin bukan hanya di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur saja, hal ini bisa saja terjadi di dinas badan kantor SKPD pemerintah yang lain," tutupnya. (Ay)
Facebook comments