Bengkulu – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mempertanyakan ketidakhadiran Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu (Helmi – Dedy) dalam Rapat paripurna penyampaian nota penjelasan walikota Bengkulu tentang Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Senin (26/6).
Interupsi disampaikan oleh anggota Fraksi PKB, Jaya Marta yang mempertanyakan ketidakhadiran Walikota dan Wakil Walikota karena penyampaian diwakilkan ke Sekretaris Daerah (sekda), Arif Gunadi.
“Seharusnya Walikota atau Wakil Walikota yang menyampaikan langsung laporan pertanggung jawaban tersebut karena peripurna ini beragendakan penyampaian Nota Pengantar Walikota Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022,” kata Jaya Marta.
Ia menambahkan paripurna ini sangat penting apalagi menyangkut LPJ Walikota tahun 2022. Interupsi dari Fraksi PKB tersebut ditanggapi oleh Ketua Fraksi PAN, Kusmito Gunawan, yang menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan Walikota atau Wakil Walikota datang, sehingga paripurna ini tetap bisa dilanjutkan.
Menanggapi jawaban dari Kusmito ditanggapi oleh Ketua Fraksi Golkar, Mardensi yang mengatakan secara aturan memang tidak wajib, tapi anggota DPRD berhak mempertanyakan ketidakhadiran walikota.
Sementara itu Waka I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi mengatakan tidak hadirnya Walikota Bengkulu dalam paripurna LPJ ini mungkin karena sudah lelah dan Paripurna tetap dilanjutkan yang dibacakan Sekda Arif Gunadi.
Ketua DPRD Kota Bengkulu, Suprianto mengatakan persidangan dengan hujan interupsi ini merupakan hal yang wajar.
"Itu biasa, anggota mempertanyakan ketidakhadiran walikota," ungkap Suprianto. (Iy)
Facebook comments