Skip to main content

DPRD Mukomuko Gelar Rapat Paripurna Pengesahan APBDP Th 2021

paripurna
ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko, Kamis (30/9) menggelar rapat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021

Mukomuko- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko, Kamis (30/9) menggelar rapat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021 dengan total anggaran Rp 887 miliar jauh turun dari anggaran APBD murni.

Pada Pengesahan APBDP ini tunggakan utang gaji tenaga honorer kontrak terutama guru dan honorer di OPD belum diselesaikan seluruhnya Disamping itu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko mendapat suntikan dana sekitar Rp 1,4 miliar.

k

Ketua DPRD Mukomuko, Ali Saftaini,SP seusai rapat paripurna mengatakan setelah melakukan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, APBD Perubahan disahkan dan seluruh usulan program eksekutif terakamodir.

“Dengan disahkan anggaran, pihak eksekutif dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati bersama ini,” katanya.

Ia menambahkan berkat kerjamasama yang baik, kita bisa menyelesaikan anggaran tepat waktu dan semua program yang disusulkan terakamodir, tentu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Ketika ditanya soal utang daerah, baik gaji honorer maupun utang rumah sakit, beliau mengatakan untuk utang rumah sakit, dianggarkan khusus belaja modal, dimana ada dua item, pertama Rp 3,6 miliar dan kedua Rp 912 juta.

Untuk utang obat atau alat medis belum dianggarkan dan akan menjadi tanggungjawab BLUD rumah sakit sendiri. Terus mengenai utang gaji honorer sebagian ada yang dibayar dan sebagian ditunda 2022 nanti

”Untuk utang gaji honorer 2020 ada yang dibayar dan ada yang belum. Nanti dimurni mudahan diselesaikan. Sedang di rumah sakit hanya dibayar untuk belanja modal, kemudian ada suport anggaran Rp 1,4 miliar untuk pengadaan obat, supaya pelayanan terus membaik sesuai harapan bupati,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, Agus Sumarman,M.PH juga mengatakan anggaran peruhan sudah selesai, selanjutnya verfikasi ke provinsi sebelum dapat dibelanjakan.

Mengenai utang gaji honorer, menurutnya  ada beberapa yang diselesaikan dan diangsur. Ia juga mengatakan ketuk palu anggaran tepat waktu sesuai dengan harapan bupati.

‘’Untuk utang gaji honorer tetap diupayakan dibayar minimal satu bulan, nanti diselesaikan di murni 2022. Memang kondisi anggaran saat ini tidak memadai,’’ tutupnya(Adv)

Dibaca 14 kali

Facebook comments