Skip to main content

DIPA Bengkulu Tahun 2018 Senilai Rp 4,319 T

Bengkulu
Sambutan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, saat penyerahan Daftar Isian Proyek (DIPA) Tahun 2018 kepada Bupati, Walikota, Satker dan OPD dijajaran Pemprov Bengkulu.


Bengkulu - Atas nama pemerintah pusat, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyerahkan Daftar Isian Proyek (DIPA) Tahun 2018 kepada Bupati, Walikota, Satker dan OPD dijajaran Pemprov Bengkulu bertempat di gedung serbaguna Pemprov, Kamis (14/12/2017).

DIPA Provinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2018 ini berjumlah 364 DIPA dengan nilai total Rp 4,319 Triliun, yang mengalami kenaikan dibandingkan DIPA Tahun 2017 sebesar 4,07 Triliun. Sedangkan untuk transfer ke daerah dan dana desa untuk wilayah Provinsi Bengkulu sebesar 9,782 Triliun.

Rohidin Mersyah menyampaikan pesan khusus Presiden Joko Widodo terkait DIPA Tahun 2018, pertama bahwa kepala dinas telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2018, kemudian APBD sebagaian telah disahkan. Dan bagi daerah yang belum mengesahkan APBD harus segerah melalui pembahasan yang intensif agar pengesahanya jangan sampai melampaui batas yang sudah ditentukan.

Dikatakan, bagi yang sudah melakukan pengesahan APBD, pihaknya segerah mempercepat melakukan dedifikasi, evaluasi dari provinsi dan Kemendagri, dan segera melakukan proses lelang. “Harapkan kita kedepanya pada akhir  Desember semua sudah tayang sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancer,” tegasnya.

Menurut mantan Wabup Bengkulu Selatan ini, kemudian dana desa yang telah diselenggarahkan harus difokuskan kepada pembanggunan yang sifatnya padat karya, dengan tujuan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya di desa tersebut.

Selain itu, desa harus mengusahakan adanya sumber daya bahan baku lokal yang dipergunakan, dengan mekanisme pengambilan dan pengelolahan akan dibicarakan lanjut pada dinas kabupaten/kota. Untuk itu, Rohidin menghimbau untuk perijinan pembangunan desa harus bener-benar ramah, bila perlu harus jemput bola.

“Kalau pun belum bisa harus kita pastikan, supaya dapat menghindari adanya investor yang mengalami kesulitan untuk menemui petugas kita dilapangan, atau menunggu berbulan-bulan tidak adanya progres perijinan,” tegasnya.

Ditambahkannya, untuk kepatuhan terhadap APBD desa memang harus lebih ditekankan supaya jelas antara output dan outcam dengan standar prioritas melalui penilaian bidang pembangunan mana yang harus menggunakan anggaran yang lebih besar, supaya APBD ini dapat dirasakan betul oleh masyarakat. (Lusi)

Dibaca 21 kali

Facebook comments