Skip to main content

Dewan dan Wakil Bupati BU Ikuti Rapat Paripurna RUU APBN Th 2022 Secara Virtual

paripurna
Dewan dan Wakil Bupati BU Ikuti Rapat Paripurna RUU APBN Th 2022 Secara Virtual

Arga makmur – Usai sidang dan rapat tahunan, Wakil Bupati, Arie Septia Adinata SE MAp bersama DPRD Bengkuku Utara mengikuti rapat paripurna secara virtual bersama MPR-DPR-DPD RI dengan agenda penyampaian pengantar RUU APBN tahun anggaran 2022 yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo di ruang Paripurna DPRD Bengkulu Utara, Senin (16/08/2021).

Wakil bupati yang didampingi oleh Ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara, SH beserta jajaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0423 BU Letkol Arh. Agung Pramudyo Saksono, S.Sos, M.Si, Kapolres BU dalam hal ini di wakili oleh Kabag Ren Kompol Subani, Kepala Kejaksaan Negeri BU Elwin Agustian Kahar, SH, MH, Kepala Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Bengkulu Utara.

Dalam penyampainnya, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo menyebutkan bahwa Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

“Pemulihan sosial ekonomi akan terus di mantapkan sebagai penguatan pondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal,”capnya.

Kebijakan fiskal pada 2022, akan dilakukan secara ekspansif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dari dampak merebaknya wabah global COVID-19 di tanah air. Sehingga, dapat menyehatkan setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tepat sasaran dalam penyelenggaraan negara tahun depan.

“Konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” ujar Presiden Joko Widodo.

Terdapat enam hal yang akan menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan fiskal yang disusun antara lain, pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 melalui erangkaian kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan sebagai pilar utama dalam mengatasi penyebaran virus berbahaya ini .

Kesehatan menjadi hal yang penting, mengingat melalui aspek inilah, pandemi dapat dihentikan dalam beberapa waktu ke depan secara optimal. “Melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan,” tuturnya.

Kedua, melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang sangat terdampak dari merebaknya pandemi selama 1,5 tahun belakangan ini. Sehingga, masyarakat yang memiliki kategori tersebut dapat senantiasa dapat bertahan dari dampak buruk merebaknya wabah global COVID-19 yang mendera di berbagai aspek.

Ketiga, Memperkuat upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di masa pandemi. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan melalui dalam jaringan atau daring yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Dengan begitu, kualitas SDM dalam negeri akan mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri.

“Memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing,” katanya.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam beberapa waktu yang lalu. Dan juga meningkatkan adaptasi teknologi teknologi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan hal di atas.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Sehingga, setiap anggaran APBN yang digelontorkan pemerintah dapat membawa dampak positif bagi seluruh daerah di tanah air.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan berbasis zero based budgeting. Tujuannya, mendorong sinergi antara pusat dan daerah ketika menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan fokus utamanya adalah piroritas berbasis hasil terhadap berbagai ketidakpastian yang bisa berpotensi terjadi.

“Melanjutkan reformasi penganggaran dengan zero-based budgeting untuk mendorong belanja lebih efisien,” imbuhnya.

Banyaknya fokus di atas, maka pemerintah memerlukan alokasi APBN Tahun 2022 mencapai Rp2,708 triliun. Meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,938, triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp770,4 triliun.

Wakil Bupati BU menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden, penggunaan anggaran terkhususnya APBD akan lebih dioptimalkan sehingga tepat sasaran.

“Sesuai dengan arahan pak presiden, anggaran tahun 2022 terkhusunya APBD agar lebih terarah, terukur, dan efektif sehingga tepat sasaran untuk penggunaan pemulihan ekonomi dan kesehatan”, ucapnya. (Adv)

Dibaca 14 kali

Facebook comments