Skip to main content

Bupati Gelar Rapat TEPRA Bersama Seluruh OPD Lingkup BS

Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, menggelar Rapat Tim  Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dalam rangka melakukan evaluasi keseluruhan terhadap penyerapan anggaran pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, menggelar Rapat Tim  Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dalam rangka melakukan evaluasi keseluruhan terhadap penyerapan anggaran pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Bengkulu Selatan - Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, menggelar Rapat Tim  Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dalam rangka melakukan evaluasi keseluruhan terhadap penyerapan anggaran pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan, penerimaan pendapatan daerah, serta pelaksanaan program strategis daerah, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih dioptimalkan pada tahun ini, Rabu (10/5).

Beberapa poin penting untuk segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD sebagai upaya melakukan percepatan serapan anggaran yang bukan hanya terfokus pada belanja fisik saja, tapi juga termasuk didalamnya belanja modal.

Setiap OPD diminta untuk segera melakukan pendataan dan inventarisir tenaga honorer yang pada saat ini bekerja untuk kemudian disampaikan ke BKPSDM dan bagian Pembangunan Sekretariat Daerah. Dan juga diminta untuk segera menyusun roadmap kebutuhan riil terhadap kebutuhan tenaga non ASN di tiap-tiap OPD.

1

Visi misi Bupati Bengkulu Selatan memiliki beberapa program strategis yang melibatkan 4 OPD guna mensukseskan program strategis tersebut yang terdiri dari :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro, untuk mempersiapkan sosialisasi rekayasa pelaksanaan relokasi pasar yang secara bersamaan dengan program  pembangunan Berendau Kutaw yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi  Bengkulu.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menyelesaikan kurikulum hafiz dan
menyusun RKPD ulang dalam rangka merelounching program Kota Manna Kota Hafiz.

3. Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk melakukan mapping kebutuhan tenaga kerja non ASN sehingga bisa dilakukan proyeksi pembiayaan belanja operasional pegawai untuk KUA umum kebijakan anggaran tahun 2023 yang dideadline sebelum Juli sudah harus tersusun dan terinventarisir dengan baik, sehingga tim anggaran akan dapat mempersiapkan di APBDP 2022 untuk pelaksanaan seleksi dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Daerah. (Adv/As).
 

Dibaca 3 kali

Facebook comments